Setelah lama tidak menulis di ariefbicara.blogspot.com, kemarin sore saat perjalanan saya dari Jatake menuju kawasan sekitaran Alam Sutera Tangerang via tol, inspirasi untuk menulis blog ini muncul. Ya, tepatnya saat saya terjebak hujan deras yang mengguyur Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Saya memilih untuk berteduh di salah satu rest area setelah turun dari angkutan umum yang saya tumpangi. Memanfaatkan atap SPBU yang ada disana.
Seiring dengan isu yang sedang panas di Indonesia saat ini tentang kenaikan BBM, dan menyaksikan kejadian langsung keadaan yang terjadi di tempat pengisian BBM, spontan saya mendapat ide yang mungkin saja bisa sedikit memberikan
Ya, yg ingin saya soroti adalah tentang kenaikan BBM yang saat ini sedang hot dibicarakan. Apakah harga BBM perlu untuk dinaikkan atau tetap di subsidi oleh pemerintah? Siapa yang berhak atas penggunaan BBM bersubsidi?
Sebelumnya, saya ingin sedikit memaparkan rakyat Indonesia dalam sudut pandang saya. Dengan berbagai kondisi yang ada khususnya pemerintah, harus melihat hal-hal lain sebelum menaikkan harga BBM. Seperti hal tingkat perekonomian kebanyakan rakyat Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang ya... kalo tidak dikatakan miskin bolehlah dikatakan hidup yang sangat pas-pasan dalam kesehariannya. Masih banyak rakyat Indonesia yang harus selalu berhemat dalam pengeluaran kesehariannya agar tetap dapat terus menyambung hidup ke hari selanjutnya. Disisi lain, beberapa kalangan rakyat Indonesia sudah berlebih pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan perut bahkan untuk keperluan mengikuti trend yang ada.
Pada dasarnya, saya setuju saja kalau harga bahan bakar minyak di naikkan. Tapi apakah seluruh kalangan rakyat Indonesia yang harus menanggungnya? Saya rasa tidak! Karena saya pikir masih ada solusi agar bagaimana kalau harga BBM naik, tapi perekonomian rakyat pun tidak ‘tercekik’
Larangan mobil-mobil tertentu untuk menikmati premium yang bersubsidi sudah lama keluar. Hanya saja masih sangat banyak mobil-mobil bermerk yang bandel. Tanpa rasa malu...
Bagaimana kalau kita (masyarakat dan pemerintah) memberikan suatu hukuman. Entah apa nama hukuman itu tepatnya, tapi saya sebut dengan PENGUCILAN SOSIAL. Setiap mobil pribadi dengan merk dan jenis tertentu diharuskan membeli bahan bakar tak bersubsidi sebagai bahan bakarnya. Lalu bagai mana kalau mereka tetap bandel? Tidak apa-apa.. silahkan. Hanya saja mereka harus rela mobilnya di tempeli stiker berukuran besar (100cmx50cm mungkin ya), yang lebih kurang seperti ini:
Itu harus terus tertempel sampai pengisian bahan bakar selanjutnya yang tidak bersubsidi. Mungkin perlu dicarikan bahan yang mampu menempel secara permanen sekitar satu minggu atau lama waktu rata-rata sebuah kendaraan mengisi bahan bakarnya. Tujuan penempelan stiker ini adalah memaksa mereka menggunakan BBM tak bersubsidi atau beralih pada kendaraan umum.
Selanjutnya, siapa yang diperbolehkan menikamti bahan bakar bersubsidi? Ya, transportasi umum, kendaraan roda dua, kendaraan pribadi roda empat dengan klasifikasi bukan kendaraan mewah,kendaraan angkutan barang. Angkutan barang termasuk didalamnya agar bahan sembako atau kebutuhan lainnya tidak ikut naik secara drastis. Seiring waktu berjalan, secara bertahap kendaraan pribadi roda empat dan roda dua akan dikenakan juga larangan untuk tidak menikmati bahan bakar bersubsidi. Tujuan utama tentunya menekan sekuat mungkin agar yang menikmati bahan bakar bersubsidi makin sedikit. Tujuan keduanya untuk mengurangi kemacetan banyak terjadi di Indonesia khususnya Jakarta.
Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah didukung dengan masyarakat harus membenahi fasilitas dan menajemen transportasi umum menyeluruh di Indonesia. Bukan hanya kendaraan umum yang memadai, tapi juga yang layak, nyaman, aman dan harga terjangkau.
Dengan cara seperti ini, diharapkan tidak hanya satu masalah yang terselesaikan, tapi juga dua tiga atau mungkin lebih.
Ini mungkin bukan solusi terbaik yang ada. Hanya saja, saya mencoba menyampaikan ide-ide yang mungkin diterapkan. Menolak kenaikan BBM tidak dengan berteriak, membuat kemacetan dijalan, bahkan berbuat anarkis yang bisa merugikan banyak pihak juga. Tapi saya salah seorang warga negara yang menolak kenaikannya dengan memberikan solusi-solusi. Karena saya peduli dan ingin ikut berkontribusi atas pembenahan negara saya
